Selamat Datang di Halaman Ini

Arsip Blog

Tentang Anda

Raja Ampat 2016


































LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI FAKFAK 2015




PIDATOBUPATI FAKFAK
PADA PEMBUKAAN RAPAT SIDANG PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK MASA SIDANG PERTAMA TAHUN SIDANG 2016
MEMBAHAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DAN MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSNANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua, syaloom,
Yang terhormat, Saudara Ketua, para Wakil Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak;
Yang terhormat, Saudara Wakil Bupati;
Yang terhormat, Rekan-rekan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Fakfak;
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Fakfak;
Yang saya hormati,     Saudara Sekretaris Daerah, para Asisten, para staf ahli,Saudara Sekretaris Dewan;
Yang saya hormati, para kepala dinas, badan, kantor, kepala distrik lurah dan para kepala kampung;
Yang saya hormati,  Pimpinan Instansi Vertikal, para Perwira TNI/Polri, Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Pimpinan Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat, kalangan pers serta hadirin yang berbahagia dan segenap masyarakat Fakfak dimanapun berada yang mendengarkan pidato ini.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuksenantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat-Nya, kita masih diberi kesehatan sehingga pada saat ini berkesempatan hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti sidang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015. Disamping itu saya menyampaikan ucapan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 kepada masyarakat di kabupaten Fakfak dari Karas Pulau Tiga sampai Wamosan Tomage, semoga rasa nasionalisme dan semangat pengabdian kepada bangsa dan Negara serta masyarakat Fakfak yang tercinta ini semakin tumbuh dan berkembang.
Selanjutnya, ijinkan saya melalui mimbar yang terhormat ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Pimpinan beserta Anggota Dewan yang terhormat yang telah menyepakati waktu digelarnya sidang ini. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab serta komitmen kita bersama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di kabupaten Fakfak.

Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,
Dengan semangat reformasi yang telah memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, maka daerah telah diberi keleluasaan untuk mengelola keuangannya sesuai dengan kondisi daerahnya. Salah satu bentuk keleluasaan tersebut diwujudkan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
Untuk tahun anggran 2015, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Namun untuk mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi ekonomi dan moneter, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2015 mengalami perubahan yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Setelah APBD ditetapkan maka perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, dimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan tahap terakhir dari satu siklus pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban pelakssanaan APBD tersebut disajikan dalam laporan keuangan yang kemudian disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan audit. Penyajian laporan keuangan tersebut merupakan bentuk akuntanbilitas publik sekaligus merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak publik yaitu, hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed) dan hak untuk di dengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal yaitu menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal yaitu menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat luas setelah diperiksa oleh Badan Pemerisa Keuangan (BPK). Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015 yang pembahasannya mulai hari ini, merupakan bentuk akuntabilitas horizontal tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memberikan salah satu pendapat dari 4 (empat) jenis pendapat yang ada yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Pendapat (Disclaimer) dan Tidak Wajar. Untuk pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015 ini patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karna Opini atas LKPD Kabupaten Fakfak tahun 2015adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi dari jenis-jenis opini yang ada.Pada tahun 2014 opini kita naik dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada tahun 2015 naik dari WDP menajdi WTP. Dengan melihat trend peningkatan opini yang kita peroleh di dua tahun terkahir ini,menunjukan adanya peningkatan perbaikan tata kelola keuangan kita.
Semua kita tahu bahwa tahun anggaran 2015 merupakan tahun pertama penerapan akuntansi dengan basis akrual sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan  atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Jika pada basis akuntansi sebelumnya yaitu basis kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi menyajikan 3 (tiga) jenis laporan keuangan yaitu 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Neraca; 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan 4 (empat) jenis laporan keuangan yaitu 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Neraca; 3) Laporan Arus Kas; 4) Catatan atas laporan Keuangan (CaLK), maka menurut ketiga peraturan tersebut diatas, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi harus menyajikan 5 (lima) jenis laporan keuangan yaitu 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Neraca; 3) Laporan Operasional (LO); 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 5)Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan 7 jenis laporan keuangan yaitu 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 3)  Neraca; 4) Laporan Operasional (LO); 5) Laporan Arus Kas (LAK); 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 7) Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).
Penyajian laporan keuangan yangberbasis akrual dengan segala problematikanya merupakan tantangan yang harus dihadapi. Dan hari ini kita telah membuktikan bahwa semua tantangan itu dapat kita hadapi dan atasi. Walaupun tahun 2015 merupakan tahun pertama penerapan akiuntansi basis akrual namun kita bisa memperoleh opini WTP dan untuk yang pertama kalinya. Oleh karena itu saya atas nama Pemerintah Kabupaten Fakfak menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara pimpinan SKPD yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah memberikan sumbangsih untuk mencapai opini tersebut. Lebih khusus ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan dukungan dan perhatian yang serius dalam pengelolaan keuangan, sehingga Opini WTP tersebut dapat kita peroleh. Dukungan yang sama tetap kami harapkan, agar kedepan opini yang kita peroleh ini dapat dipertahankan.
Dengan kita memperoleh opini WTP, menununjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kita. Namun ada beberapa hal yang perlu kita benahi walaupun tidak mempengaruhi opini yaitu, dari sisi pengendalian intern antara lain terkait dengan penatausahaan kas, penatausahaan kas di bendaharan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), pembayaran gaji terhadap pegawai yang telah pensiun serta pengelolaan aset tetap, dan beberapah hal dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Semua upaya kerja keras kita telah membuahkan hasil, namun tantangan kedepan adalah bagaimana mempertahankan opini yang kita telah capai hari ini. Oleh karena itu lewat kesempatan ini saya pesankan agar tetap kita bersemangat untuk bekerja keras dan tingkatkan koordinasi antar SKPD.
Untuk peningkatan perbaikan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah akan tetap meningkatkan sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas sebagai staf yang menangani pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang melalui pelatihan dan bimbingan teknis diberbagai kesempatan. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Fakfak akan tetap bekerja sama dengan BPKP dalam hal penyediaan perangkat lunak terkait dengan proses pengelolaan keuangan basis akrual sekaligus melakukan pendampingan.
Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan,
Sesuai ketentuan pasal 101Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 183 Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Pwerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun angaran berakhir, yang memuat laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 disampaikan kepada dewan pada minggu ke-3 bulan Oktober 2014, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 disampaikan kepada Dewan pada minggu ke-3 bulan Agustus 2015, lebih cepat 2 (dua) bulan dari tahun 2013,dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 disampaikan kepada dewan pada akhir minggu ke-4 bulan Juni 2016, lebih cepat 2 (dua) bulan dari tahun 2014. Disamping itu, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun ini telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas. Jika kita melihat waktu penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di 3 (tiga) tahun terakhir ini sebagaimana digambarkan diatas, maka mengindikasikan juga adanyan peningkatan perbaikan tata kelola keuangan kita.
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan diatas selain merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah, tetapi juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana publik oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, dan penyampaian laporan keterangan pertanggunjawaban (LKPJ) kepala daerah merupakan bentuk dari akuntabilitas penyelengaraan pemerintahansebagai salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
Selanjutnya ijinkan saya menyampaikan gambaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
I. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dengan isi sebagai berikut :
A. Pendapatan - LRA
Anggaran pendapatan-LRA setelah perubahan sebesar Rp 1.226.970.927.095,27 (satu triliun dua ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu  sembilan puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen)  dan direalisasikan sebesar Rp 1.150.700.709.333,73 (satu triliun seratus lima puluh miliar tujuh ratus juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen) atau 93,78% (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh delapan persen) dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA yang dianggarkan sebesar Rp 76.600.161.147,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus juta seratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp 39.066.129.179,73 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh tiga sen), dan pendapatan transfer-LRA dianggarkan sebesar Rp 1.127.441.935.849,27 (satu triliun seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen) direalisasikan sebesar Rp 1.082.459.163.712,00 (satu triliun delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRAyang dianggarkan sebesar Rp 22.928.830.099,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) direalisasikan sebesar Rp 29.175.416.442,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)Dari realisasi pendapatan yang hanya 93,78% yang berarti tidak mencapai target, namun jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2014 sebesar Rp 992.905.226.978,22 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh dua sen) terdapat kenaikan sebesar Rp  157.795.482.355,51 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah lima puluh satu sen) atau 15,89% (lima belas koma delapanpuluh sembilan persen). Selanjutnya dengan melihat komposisi realisasi pendapatan tersebut diatas, maka porsi pendapatan transfer masih mendominasi pendapatan kita atau sebesar 94,06% (sembilan puluh empat koma nol enam persen) dari total realisasi pendapatan. Sementara pendapatan asli daerah hanya 3,39% (tiga koma tiga puluh sembilan persen). Hal ini menunjukan bahwa kemampuan fiskal kita masih jauh dari kemandirian. Namun demikian pemerintah Kabupaten Fakfak akan tetap selalu berupaya untuk melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga kemampuan fiskal kita akan mengalami perbaikan dari waktu kewaktu.
    B.  Pembiayaan
Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp 204.134.276.377,64 (dua ratus empat miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh empat sen) dan direalisasikan sebesar Rp  192.903.060.657,19 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta enam puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah sembilan belas sen). Sementara anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp 4.925.380.518,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah). Penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan/investasi dan pembayaran sebahagian utang pemerintah kabupaten Fakfak.
    C.  Belanja
      Anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp 1.339.728.815.690,91 (satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh satu sen) dan direalisasikan sebesar Rp 1.171.868.918.757,00 (satu triliun seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan  ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 87,47% (delapan puluh tujuh koma empat puluh tujuh persen) dari anggarannya.Realisasi belanja tersebut digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp 763.380.374.604,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat rupiah), dan belanja modal sebesar Rp 407.388.544.153,00 (empat ratus tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat  puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah), serta belanja tak terduga sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Realisasi belanja operasi adalah 86,49% (delapan puluh enam koma empat puluh sembilan persen) dari anggarannya sebesar Rp 882.644.905.616,80 (delapan ratus delapan puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima ribu enam ratus enam belas rupiah delapan puluh sen),  realisasi belanja modal 89,62% (delapan puluh sembilan koma enam puluh dua persen) dari anggarannya sebesar Rp 454.583.910.074,11 (empat ratus lima puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh puluh empat rupiah sebelas sen) dan realisasi belanja tidak terduga 44% (empat puluh empat persen) dari anggarannya sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
D.  Transfer
Anggaran transfer setelah perubahan sebesar Rp 85.376.387.782,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp 84.535.983.564,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau 99,02% (sembilan puluh sembilan koma nol dua persen) dari anggarannya. Transfer tersebut digunakan untuk transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp 84.423.483.564,00(delapan puluh empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dan transfer bantuan keuangan lainnya sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Realisasi transfer bantuan keuangan ke desa 99,17 (sembilan puluh sembilan koma tujuh belas persen) dari anggarannya sebesar Rp 85.126.387.782,00 (delapan puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), realisasi transfer bantuan keuangan lainnya 45% (empat puluh lima persen) dari anggarannya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Bila dibandingkan antara realisasi pendapatan dan realisasi transfer dengan realisasi belanja maka terdapat defisit sebesar Rp 105.704.192.987,27 (seratus lima miliar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratusdelapan puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) dan bila dibandingkan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluran pembiayaan maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 187.977.680.139,19 (seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan belas sen). Dengan demikian maka Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 82.273.487.151,92 (delapan puluhdua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen). Secara rinci mengenai Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada lampiran I Rancangan Peraturan Daerah ini.


II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dengan isi sebagai berikut :
A. Saldo Anggaran Lebih Awal
Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp 201.384.729.163,64 (dua ratus satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen) dan penggunannya sebesar Rp 192.903.060.657,19 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta enam puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah sembilan belas sen).
B. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar  Rp 82.273.487.151,92 (delapan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen).
C. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp 8.378.825.319,45 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah empat puluh lima sen).


D. Lain-lain
Lain-lain sebear Rp 102.843.187,00 (seratus dua juta delapan ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh rupiah)
Dengan membandingkan saldo anggaran lebih awal dan SiLPA/SiKPA dengan saldo anggaran lebih, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain, maka saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp 82.273.487.151,92 (delapan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen).Secara rinci mengenai Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dapat dilihat pada lampiran II Rancangan Peraturan Daerah ini.
III. Neraca
    Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyusun neraca per 31 Desember 2015 dengan isi sebagai berikut :
A.  Aset
      Jumlah aset sebesar Rp 2.254.922.034.783,91 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen);
B.  Kewajiban
      Jumlah kewajiban sebesar Rp 522.843.055,00 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah);


C. Ekuitas Dana
      Jumlah ekuitas dana sebesar Rp 2.254.399.191.728,91 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah sembilan puluh satu sen).
          Jumlah ekuitas dana tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Fakfak pada tanggal neraca. Secara rinci mengenai neraca dapat dilihat pada lampiran III Rancangan Peraturan Daerah ini.

IV. Laporan Operasional
Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyusun Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dengan isi sebagai berikut:
A. Pendapatan-LO
Pendapatan-LO sebesar Rp 1.164.570.871.102,73 (satu triliun seratus enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua rupiah tujuh puluh tiga sen). Pendapatan-LO tersebut terdiri dari 1) Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 42.994.982.905,73 (empat puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah tujuh puluh tiga sen); 2) Pendapatan transfer-LO sebesar Rp 1.085.298.870.969,00 (satu triliun delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah); 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO sebesar Rp 36.277.017.228,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
B.  Beban
      Beban sebesar Rp 959.997.525.657,08 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh jutalima ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah delapan sen).
C.  Kegiatan Non Operasional
      Kegiatan non operasional sebesar Rp 12.144.728.291,00 (dua belas miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
D.  Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
Surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp 192.428.817.154,65 (sratus sembilan puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh lima sen).
E.  Pos Luar Biasa
      Pos luar biasa sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
F.  Surplus/Defisit-LO
      Surplus/defisit-LO sebesar Rp 191.328.617.154,65 (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh lima sen)
Secara rinci mengenai Laporan Operasional dapat dilihat pada lampiran IV Rancangan Peraturan Daerah ini.


V. Laporan Arus Kas
      Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyusun Laporan Arus Kas per 31 Desember 2015 dengan isi sebagai berikut:
A. Saldo Awal Kas
      Saldo awal kas per 1 Januari 2015yang berada pada BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebesar Rp 200.122.285.954,64 (dua ratus miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah enam puluh empat sen);
B. Arus Kas Dari Aktifitas Operasi
    Arus kas dari aktifitas operasi sebesar Rp 301.476.899.592,73 (tiga ratus satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puliuh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen);
C. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
      Arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp -409.181.092.580,00 (minus empat ratus sembilan miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
D.  Arus Kas Dari Aktifitas Pendanaan
      Arus kas dari aktifitas pendanaan sebesar Rp -2.925.380.518,00 (minus dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah);


E. Arus Kas Dari Aktifitas Transitoris
      Arus kas dari aktifitas transitoris sebesar Rp -8.374.126.239,45 (minus delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh lima sen);
F.  Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan
    Saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebesar Rp 81.118.986.209,92 (delapan puluh satu miliar seratus delapan belas juta rembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah sembilan puluh dua sen)
G.  Saldo Kas Lainnya
  Saldo Kas Lainnya sebesar Rp 160.165.695,00 (seratus enam puluh juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
H.  Saldo Kas di Bendahara FKTP
      Saldo Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp 1.285.576.730,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
I.    Saldo Akhir Kas
      Saldo akhir kas per 31 Desember 2015 sebesar Rp 82.564.328.634,92 (delapan puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen).
      Secara rinci mengenai Laporan Arus Kas dapat dilihat pada lampiran V Rancangan Peraturan Daerah ini.
VI. Laporan Perubahan Ekuitas
      Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyusun laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dengan isi sebagai berikut:
      A.  Ekuitas Awal
           Ekuitas awal sebesar Rp 2.463.527.205.173,52 (dua triliun empat ratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh dua sen).
B.  Surplus/defisit-LO
      Surplus/defisit-LO sebesar Rp 191.328.617.154,65 (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh lima sen).
C.  Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
      Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp -400.456.630.599,26 (minus empat ratus miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen).
D.  Ekuitas Akhir
      Ekuitas akhir sebesar Rp 2.254.399.191.728,91 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah sembilan puluh satu sen).Secara rinci mengenai Laporan Periubahan Ekuitas dapat dilihat pada lampiran VI Rancangan Peraturan Daerah ini.
VII. Catatan atas Laporan Keuangan
        Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Secara rinci mengenai Catatan atas Laporan Keuangan dapat dilihat pada lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah ini.
Selanjutnya terkait dengan rapat paripurna dewan yang akan membahas Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2015, maka kami serahkan dokumen laporan pertanggungjawaban dimaksud untuk dilakukan pembahasan secara komprhensif dan diharapkan ada masukan dalam bentuk rekomendasi serta saran perbaikan yang konstruktif dari dewan yang terhormat.
Pimpinan Dewan dan para Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,
Demikian gambaran singkat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015, dengan harapan materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini dapat dijadikan bahan dan masukan dalam pembahasan lebih lanjut untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah.
Sebelum saya akhiri sambutan saya ini ijinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh penganut umat beragama yang berdomisili di Fakfak, karena selama bulan ramadhan, Fakfak begitu aman, tentram dan tercipta kerukunan antar umat beragama, sehingga umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh dengan baik. Hal seperti inilah yang harus kita jaga dan lestarikan secara turun temurun, sehingga kita tetap dalam bingkai satu tungku tiga batu.
Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan serta meridhoi setiap niat baik kita dalam rangka pengabdian kita terhadap bangsa dan negara khususnya kabupaten Fakfak yang kita cintai.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, syaloom.


BUPATI FAKFAK


MOHAMMAD USWANAS