DPC Partai Demokrat Kabupaten Fakfak-Papua Barat

Breaking News
Loading...
Senin, 11 Januari 2010

Pemimpin & Pendekar Hukum

Di masa-masa pemerintahan sebelum SBY, masyarakat merasakan benar penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di negara kita, sangat kurang memuaskan. Hampir di setiap bidang kehidupan, terjadi penyimpangan hukum dan pelanggaran terhadap HAM. Padahal negara kita adalah negara hukum. Pencanangan penegakan hukum yang diucapkan oleh presiden-presiden sebelumnya lebih bersifat retorika. Karena ketika dihadapkan pada kasus-kasus hukum tertentu, menjadi tidak konsisten dan tidak berdaya, oleh karena yang dihadapinya menyangkut kepentingan partainya atau pelaku berasal dari partainya.

Yang memprihatinkan justru yang banyak memberi contoh terjadinya pelanggaran hukum dan HAM adalah oknum penegak hukum itu sendiri, seperti hakim, jaksa, polisi dan pengacara, serta aparatur pemerintahan yang seharusnya memberi contoh penghormatan yang tinggi terhadap supremasi hukum.

Walaupun prinsip negara hukum memberikan jaminan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, namun dalam realitasnya pelaksanaan hukum masih pandang bulu dan diskriminatif. Hukum masih mengkooptasi perbedaan status sosial antara si kaya dan si miskin, atasan dan bawahan, penguasa dan yang dikuasai, majikan dan pekerja, kaum mayoritas dan minoritas, dan seterusnya.

Setelah SBY naik menjadi presiden, dimana SBY merupakan Presiden RI pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilpres tahun 2004, sehingga dengan demikian SBY memikul mandat dan mengemban amanat rakyat, maka centang perenangnya praktek dan pelaksanaan hukum yang memprihatinkan itu secara bertahap namun pasti dibenahi oleh Presiden terpilih. Penegakan hukum didorong untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah negara hukum. Pemerintahan bersih yang diciptakan SBY selalu diingatkannya agar menghindari segala bentuk campur tangan dan intervensi terhadap tugas-tugas lembaga yudikatif dan kekuasaan kehakiman SBY di dalam berbagai kesempatan berulang-ulang kali menegaskan, kekuasaan kehakiman dan dunia penegakan hukum harus bebas dan intervensi kekuasaan di luarnya. Kita dapat melihat, dari berbagai contoh kasus pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya, menunjukkan bukti SBY memberikan apresiasi yang sangat tinggi guna terciptanya supremasi hukum. Bahkan SBY telah memperlihatkan bukti komitmennya bahwa ia sendiri yang akan memimpin langsung pemberantasan korupsi.

SBY amat menyadari fungsi vital tentang hubungan mata rantai penegakan hukum, partisipasi rakyat dan pengelolaan organisasi yang bersih, sehat dan kokoh. Aspek penegakan hukum yang lemah dan bobrok akan menghasilkan tingkat partisipasi rakyat yang rendah dan lemah pula, karena rakyat merasa tidak mendapatkan perlindungan negara. Lalu, tingkat partisipasi rakyat rendah dan lemah akan menghasilkan pengelolaan organisasi negara yang tidak terkontrol, tidak tercover dan tertutup akan menghasilkan hukum yang lumpuh dan mandul.

SBY adalah seorang pemimpin yang pendekar hukum.

Dari berbagai kebijakannya, SBY juga konsisten dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya di masyarakat bahwa Indonesia bukan negara sekular dan juga bukan negara agama, melainkan negara yang berketuhanan Sila pertama dan dasar falsafah Pancasila, menunjuk dengan jelas Indonesia adalah negara berke-Tuhan-an Yang Maha Esa. UUD 1945 pasal 29 menyebutkan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai seorang pemimpin bangsa yang negarawan dan pluralis, SBY mengamalkan semboyan negara bhinneka tunggal ika. Karena itu, partai yang didirikannya, Partai Demokrat, menganut asas sebagai partai nasionalis religius. Sikap ini yang menjadikan SBY diterima oleh lapisan masyarakat.

Karena itu berbagai jajak pendapat yang diadakan oleh berbagai lembaga survey yang mengindikasikan pasangan SBY dan Boediono menempati urutan paling atas dan memiliki nilai elektabilitas paling tinggi, tidaklah mengejutkan. Bahkan pilpres yang juga diprediksi bakal berlangsung hanya satu putaran, juga bukanlah kemungkinan yang tidak masuk akal. Apalagi bila melihat hasil yang diperoleh Partai Demokrat, partainya SBY, di dalam pemilu legislative tanggal 9 April 2009 lalu telah keluar sebagai pemenang dengan peningkatan persentase yang sangat fantastik dibanding pemilu legislatif 2004.

Pilpres berlangsung satu putaran, tidaklah mem-faifaccompli masyarakat. Hanya perasaan yang takut kalah sajalah yang menganggap demikian. Bagi SBY, satu atau dua putaran tidaklah masalah. Karena selain dimungkinkan konstitusi, juga rakyatlah yang akan menentukan. Jika rakyat memberikan kepercayaan kembali kepada SBY, maka satu putaran bisa terjadi.


Hanan Soeharto, SH. MH.
Ketua Tim Relawan God Bless You SBY for President

0 komentar:

Posting Komentar

 
Toggle Footer