Semuel Hegemur. SE.MM

Pemkab Usul Tujuh Poin Penting Pemekaran Kokas Ke Dewan Untuk Disahkan

Fakfakinfo,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak mengusulkan tujuh poin penting terkait pemekaran Distrik Kokas menjadi Kabupaten ke DPRD Kabupaten Fakfak untuk dibahas dan disahkan.

Tujuh poin penting yang diusulkan Pemkab Fakfak ini sudah tuangkan dalam Keputusan Bupati Fakfak dan hal ini, kini dibahas DPRD Kabupaten Fakfak sejak 8 September 2011 di ruang rapat komisi DPRD Kabupaten Fakfak jumaat (09/09).

Pembahasan tujuh point yang diusulkan Pemkab Fakfak itu yakni, Keputusan Bupati Fakfak Nomor 136 tahun 2011 tentang pembentukan calon Kabupaten Kokas.

�Keputusan bupati nomor 137 tahun 2011 tentang persetujuan pelepasan distrik-dsitrik yang menjadi cakupan wilayah calon Kabupaten Kokas,�sebut Ketua Pansus DPRD Kabupaten Fakfak, usai pertemuan dengan sejumlah anggota dewan, Jumat (9/9).

Lanjutnya, Keputusan Bupati No 138/2011 tentang persetujuan pendapatan lokasi calon Ibukota Kabupaten Kokas, keputusan Bupati No 139/2011 tentang persetujaun penyerahan sarana dan prasarana pemerintahan yang digunakan calon Kabupaten Kokas.

�Kemudian keputusan bupati nomor 140 tahun 2011 tentang persetujuan penyerahan kekayaan yang dimiliki, berupa barang bergerak maupun tidak bergerak,�tuturnya.

Keputusan Bupati No 141/2011 tentang pemberian hibah untuk penyelenggaraan pemerintahan calon Kabupaten Kokas, Keputusan Bupati No 142/2011 tentang persetujuan dukungan dana hibah untuk penyelenggaraan pemerintahan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digunakan untuk calon Kabupaten Kokas.

�Intinya semua keputusan bupati ini harus dilegitimasi oleh pimpinan dewan, oleh karena itu, kami bentuk panitia khusus pemekaran calon Kabupaten Kokas untuk bembahas semua peryaratan apakah kokas ini sudah layak dimekarkan atau belum, sesuai PP No 78 tahun 2007,�jelasnya. [Mon]
Semuel Hegemur. SE.MM

37 M Alokasi Dana Pengembangan Kawasan Reklamasi Pantai

Fakfakinfo,- Upaya Pemerintah Daerah dengan melakukan penimbunan pantai ( reklamasi) di kota Fakfak memang merupakan salah satu strategis pengembangan kota Fakfak kearah laut karena bila dilakukan pengembangan kawasan kota kearah utara Fakfak maupun ke arah barat dan timur maka tentunya penataan kota akan terbentur dengan kondisi alam yang tidak memungkinkan.

Sehingga pengembangan kota akan lebih mudah penataannya bila dilakukan kearah laut dengan melakukan penimbunan di sepanjang bibir partai kota Fakfak seperti yang telah dilakukan Pemerintah Daerah sebelumnya dengan melakukan MoU dengan pihak PT. Sari Wagon Indah Konstruksi (SWIKONS)

Dimana dalam pengembangan kawasan reklamasi dengan pihak PT. SWIKONS, tanpa sepersen pun dibayar Pemerintah Daerah saat itu, namun saat ini ditahun 2011 ini Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyiapkan dana milyaran rupiah guna pengembangan kawasan reklamasi pantai dimana pekerjaan ini ditangani salah satu pengusaha dari luar Fakfak.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Fakfak, melalui Kabid Pengairan pada Dinas PU yang juga selaku PPK para proyek pengembangan reklamasi pantai, Yacobus Tandung, ST, kepada Fakfakinfo, mengatakan, untuk pengembangan kawasan reklamasi pantai yang nantinya menjadi suatu kawasan perekonomian di daerah ini maka pada tahun anggaran 2011 ini Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan dana sebesar kurang lebih Rp. 37 Milyart.

�Untuk pengembangan kawasan reklamasi pantai Pemerintah Kabupaten Fakfak pada tahun anggaran 2011 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 37 Milyart�, tandas Kadis PU Kabupaten Fakfak melalui PPK proyek pengambangan kawasan reklamasi pantai.

Menurut Yacobus Tandung, ST, dengan dana sebesar 37 M lebih itu yang dianggarankan dari APBD Kabupaten Fakfak akan digunakan untuk melakukan pengembangan kawasan pantai yang mana nantinya daerah ini juga akan merupakan salah satu kawasan perekonomian di daerah ini.

Selain itu, daerah reklamasi pantai yang dekat dengan areal pelabuhan ini juga akan disiapkan lahan untuk pelabuhan peti kemas karena dilihat saat ini lahan parkir areal pelabuhan sudah tidak mungkin untuk dijadikan tempat penampungan peti kemas karena sangat mengganggu aktifitas kendaraan yang masuk di areal tersebut di saat masuknya kapal putih.

Untuk areal pelabuhan penampungan peti kemas yang sedang disiapkan Peerintah daerah di daerah reklamasi pantai yang sementara dilakukan penimbunan material nanti dilakukan MoU dengan pihak Pelindo sehingga diharapkan ada pemasukan untuk daerah ini, tutur Yacobus Tandung, ST, kepada Fakfakinfo.

Untuk penimbunan areal pengembangan kawasan reklamasi pantai dengan alokasi dana sebesar kurang lebih 37 Milyart itu, kini material penimbunan diambil dari lokasi RSUD lama yang akan dibangun baru serta material lainnya juga akan diambil dari lokasi kantor Pemda yang kini telah di bongkar rata dengan tanah termasuk pengambilan material dari daerah pembangunan jalan tebing sungai.
Semuel Hegemur. SE.MM

Pansus DPRD Fakfak Bahas Pemekaran Kokas

Fakfakinfo,- Pansus DPRD Kabupaten Fakfak yang dimpimpin Ketua, Abuthalib Iribaram, ST, Wakil Ketua Abdurahman Momiyangga dan Sekretaris, Semuel Hegemur melakukan rapat dengan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Fakfak membahas Keputusan Bupati Fakfak terkait Pemekaran Distrik Kokas Menjadi Kabupaten.

Pertemuan yang berlangsung alot, dimana berbagai pendapat, saran dan masukan di Ruang Rapat Komisi lantai II DPRD Kabupaten Fakfak, Jumat (9/9) kemarin ini berakhir dengan kesepakatan, dimana akan menghadirkan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak diantaranya Bappeda, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum.

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Fakfak, Abuthalib Iribaram, ST mengatakan, dengar pendapat (hearing) dengan Bappeda, Bagian Pemerintah dan Hukum akan dilaksnakan 14 September di ruang rapat komisi DPRD Kabupaten Fakfak pukul 09.00 WIT.

Menurutnya, pertemuan dengan instansi terkait yang disebutkannya, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, dimana ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

�Dilihat dari PP No 78 tahun 2007 ini masih ada peryaratan-peryaratan yang seharusnya dipenuhi untuk dimekarkan sebuah kabupaten,�kata Abuthalib kepada Fakfakinfo, usai dengar pendapat (hearing) dengan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Fakfak kemarin.

Disebutkannya, persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya penambahan atau pemekeran Distrik, dimana sesungguhnya sesuai dengan persyaratan 6 atau 7 Distrik, namun sementara rencana pemekaran Kokas ini baru 4 Distrik.

�Sementara baru diusulkan oleh Bupati Fakfak, pemekaran empat distrik lagi untuk rencana pemekaran Distrik Kokas menjadi Kabupaten, untuk itu kehadiran instansi terkait yang tadi disebutkan sangat penting untuk membahas bersama hal ini,�ujar Abuthalib. [Mon]