DPC Partai Demokrat Kabupaten Fakfak-Papua Barat

Breaking News
Loading...
Selasa, 01 Mei 2012

SOLUSI PENYELESAIAN PERSOALAN PAPUA

JIKA KITA MENGULAS BALIK SEJARAH MASUKNYA PAPUA KE NKRI TENTU BANYAK SEKALI KEJANGGALAN,WALAUPUN DIANTARA KITA ORANG PAPUA HANYA 0,1 % YANG MASIH HIDUP SELAKU PELAKU SEJARAH, TETAPI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN YANG ADA MAKA DAPAT DITEMUKAN KETIDAKJELASAN YANG AKAN MEMUNCULKAN PERTANYAAN DAN PERTANYAAN  YANG TAK PERNAH HABISNYA, PERGANTIAN GENERASI TETAP IDE SEMANGATNYA TETAP TERUS ADA.

PADA KESEMPATAN INI SAYA BUKAN SEORANG PAKAR SEJARAH TETAPI SANGAT PEDULI TERHADAP SEGALAL SESUATU YANG TERJADI DIATAS TANAH PAPUA YANG MANA BELUM MAMPU DISELESAIKAN SECARA BAIK, MASIH MUNCUL KORBAN DARI BERBAGAI ETNIS PAPUA YANG ADA. APAKAH HARUS DIBIARKAN TERUS MENERUS SOLUSI HARUS DICARI,

KETIKA TAWARAN  OTSUS MUNCUL TERJADI DUA KUBU YANG MAU MENERIMA OTSUS DAN JUGA MENOLAK OTSUS ,DALAM PERJALANAN 10 TAHUN OTSUS DINILAI GAGAL,KARNA ROH DIDALAM OTSUS ITU SENDIRI TIDAK BERJALAN SESUAI HARAPAN ORANG PAPUA YAITU PENGGUNAAN DANA TERSEBUT DIARAHKAN AGAR BERPIHAK PADA ORANG ASLI PAPUA, KENYATAANNYA TIDAK DIPRAKARSAI BAIK OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAN JUGA PEMERINTAH DAERAH, WALAUPUN SUDAH 28 TRILIUN LEBIH YANG TELAH DIHABISKAN BELUM ADA SECARA NYATA BAHWA PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI OTSUS TELAH DIMAKSIMALKAN PENGGUNAAN  SERTA TELAH DINIKMATI RAKYAT.

PEMEKARAN DAERAH MUNCUL DENGAN ADANYA INPRES NOMOR 1 TAHUN 2001 DENGAN MENAMBAHKAN SATU PROVINSI DENGAN ADA NIAT MEMUDAHKAN RENTANG KENDALI PEMERINTAHAN,JUGA TELAH MENCIPTAKAN SUASANA BARU YANG TIDAK DISANGKA SANGKA SEBELUMNYA KENYATAANNYA TELAH TERJADI MISALNYA SESUAI AMANAT UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA BAHWA MRP ITU SATU TLAH MENJADI DUA, AKHIRNYA ROH DIDALAM OTSUS ITU SENDIRI TIDAK DAPAT DIMAKNAI BAHKAN SALAH DI INTERPRESTASIKAN SEHINGGA KESANNYA OTSUS MELAHIRKAN PERSOALAN DAN TERUS MELAHIRKAN PERSOALAN.

KETIKA OTSUS DINILAI GAGAL OLEH RAKYAT SETANAH PAPUA, MAKA  ADA UPAYA PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENGHADIRKAN UP4B ATAU DENGAN KATA LAIN UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT INI JUGA MEMUNCULKAN PERTANYAAN DAN JAWABANNYA SUDAH DAPAT DILIHAT BAHWA RAKYAT SUDAH TIDAK SIMPATI TERHADAP APA YANG DI PROGRAMKAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK DAPAT DITERIMA SEHINGGA MUNCULNYA TUNTUTAN MENOLAK UP4B DI TANAH PAPUA.

KAITANNYA DENGAN ULASAN SAYA DIATAS MAKA MASUKAN DAN JUGA SARAN SAYA KEPADA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN JUGA PEMERINTAH KABUPATEN ;

1. PEMERINTAH PUSAT MELAKUKAN TINJAUAN LAPANGAN LANSUNG MELIHAT KEBERADAAN MASYAAKAT PAPUA DARI PESISIR HINGGA KEPEGUNUNGAN INVENTARISIR SELURUH KEBUTUHAN DENGAN ITIKAD BAIK SERTA MEMBANGUN KEMBALI KOMONIKASI YANG BAIK DENGAN MASYARAKAT.

2. INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA DITANAH PAPUA MENJADI PERHATIAN YANG SERIUS.

3. ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN PAPUA DISESUAIKAN DENGAN NILAI INVESTASI YANG DISUMBANGKAN PAPUA KEPADA BANGSA INI.MENGINGAT PAPUA ADALAH ATMNYA NEGARA INI.

4. RUANG DIALOG DIBUKA TANPA BATAS SEHINGGA ASPIRASI MASYARAKAT TERSALUR SECARA BAIK DAN TIDAK MENGGUNAKAN PERWAKILAN KELOMPOK.

5. MENYELESAIKAN PERSOALAN PAPUA,ADALAH DATANG KEPADA RAKYAT PAPUA ,TIDUR DENGAN RAKYAT PAPUA, MAKAN BERSAMA RAKYAT PAPUA RASAKAN APA YANG DIRASAKAN SAAT INI.

6. RUANG RUANG KONFLIK YANG DICIPTAKAN AGAR SEGERA DI BATASI ATAUPUN SKENARIO UNTUK PAPUA YANG DIATUR AGAR SEGERA DIHILANGKAN, YANG ADA HANYA NIAT BAGAIMANA RAKYAT PAPUA MERASA TERLAYANI HAKNYA , AMAN , NYAMAN MERASA DIHARGAI DIATAS TANAH YANG TUHAN TELAH CIPTAKAN UNTUK ORANG PAPUA MENJADI PENGHUNINYA.

7. KEPADA KITA SEMUA ANAK ANAK PAPUA YANG MENJADI MENTERI ,GUBERNUR, WALIKOTA, BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD PROVINSI DAN DPRD SE-KAB KOTA SETANAH PAPUA, APAKAH KTA SEMUA MEMILIKI MATA UNTUK MELIHAT, TELINGA UNTUK CUKUP MENDENGAR RAKYAT TERUS BERTERIAK DAN KORBAN GENERASI PAPUA DARI WAKTU KE WAKTU APAKAH KITA HARUS MEMBIARKAN INI TERJADI RAKYAT TAK BERDOSA  MATI DIATAS KENIKMATAN YANG SEMENTARA KITA SEMUA JALANI, SESAMA PEJABAT DIATAS TANAH PAPUA INI MARILAH KITA TUNJUKAN SIKAP YANG JELAS AGAR TIDAK BOLEH LAGI DARAH RAKYAT MENJADI KORBAN SIA SIA.

8. PEMERINTAH PROVINSI DAN JUGA KABUPATEN AGAR MEMBERIKAN PERHATIAN SERIUS KEPADA PIHAK GEREJA DALAM HAL SARANA MAUPUN PRASARANA DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA UMAT DITANAH PAPUA , SERTA PERHATIAN KEPADA YAYASAN MILIK GEREJA DI SELURUH TANAH PAPUA. KARENA GEREJA LEBIH DULU MENGENAL TANAH PAPUA SEBELUMNYA MASUKNYA PEMERINTAH YANG SAH.


================= TIDAK ADA SESUATU YANG PERMANEN KECUALI PERUBAHAN UNTUKMU PAPUAKU =========

0 komentar:

Posting Komentar

 
Toggle Footer