DPC Partai Demokrat Kabupaten Fakfak-Papua Barat

Breaking News
Loading...
Senin, 06 Maret 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 3 TAHUN 2012




PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR  3  TAHUN  2012
TENTANG
PENGHAPUSAN KAMPUNG DAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN
KAMPUNG-KAMPUNG BARU DALAM DISTRIK
SE KABUPATEN FAKFAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,
Menimbang :   a. bahwa Kampung Wabung yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 21 Tahun 2008 sesungguhnya merupakan sebutan atau nama lain dari Kampung Mbahamdandara dalam Distrik Kokas dan bukan merupakan kampung yang berdiri sendiri, oleh karena itu perlu dilakukan penghapusan;
b. bahwa wilayah Kabupaten Fakfak dengan kondisi Geografis yang sulit dijangkau serta terbatasnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, sangat mempengaruhi kelancaran jangkauan pelayanan pemerintahan dan percepatan pembangunan;
                       c. bahwa salah satu upaya untuk percepatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yaitu memekarkan kampung serta membentuk kampung yang baru dalam wilayah pemerintahan distrik mengatasi keterisolasian dan menumbuhkan peluang baru dalam pengembangan kampung dan kota;




                       d. bahwa pemekaran dan pembentukan kampung yang baru sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan terhadap pertumbuhan dan kondisi riil kampung induk sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 21 Tahun 2008, sehingga perlu ditinjau kembali;
                       e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penghapusan Kampung dan Pengesahan Pembentukan Kampung-kampung Baru Dalam Distrik se-Kabupaten Fakfak;

Mengingat  :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
                                    2.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2947);
                                    3.   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);



                                       4.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
                                       5.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
                                       6.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
                                       7.    Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
                                       8.    Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503);
                                       9.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);


                                    10.    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
                                    11.    Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
                                    12.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
                                    13.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
                                    14.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
                                    15.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
                                    16.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
                                    17.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
                                    18.    Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 28);


                                    19.    Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penetapan Kampung dan Pengesahan Pembentukan serta Perubahan nama Kampung dalam Distrik se-Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK
dan
BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :     PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN KAMPUNG DAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN KAMPUNG-KAMPUNG BARU DALAM DISTRIK SE- KABUPATEN FAKFAK.

BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.   Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.   Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.   Bupati adalah Bupati Fakfak.
5.   Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
6.   Kepala Distrik adalah kepala Distrik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Fakfak.
7.   Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten Fakfak dalam Wilayah Kerja Distrik, dibawah kepala distrik yang dipimpin oleh kepala kelurahan.
8.   Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Distrik dalam Wilayah Kabupaten Fakfak.
9.   Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
11. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BAPERKAM, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
12. Pemekaran wilayah adalah perubahan wilayah menjadi wilayah baru di Kabupaten Fakfak.
13. Pembentukan kampung adalah penggabungan beberapa kampung  atau bagian kampung yang bersandingan atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada.

BAB  II
PENGHAPUSAN KAMPUNG
Pasal 2
Kampung Wabung dalam Distrik Kokas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 21 Tahun 2008, dengan Peraturan ini dinyatakan dihapus.


BAB III
PEMBENTUKAN  WILAYAH PEMERINTAHAN
Bagian Pertama
Pembentukan Kampung
Pasal 3
Dengan Peraturan ini ditetapkan kampung dan pengesahan pembentukan kampung-kampung baru  dalam Distrik di Daerah.

Paragraf 1
Kampung Werba Utara
Pasal 4
(1)  Wilayah Pemerintahan Kampung Werba Utara yang semula merupakan bagian dari Kampung Werba Distrik Fakfak Barat dengan jumlah penduduk 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Keluarga dan/atau 451 (empat ratus lima puluh satu) jiwa.
(2)  Batas wilayah Kampung Werba Utara sebagai berikut :
a.    Sebelah Utara  berbatasan dengan Kampung Kwuhkendik;
b.   Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Werba;
c.    Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wurkendik;
d.   Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Purwasak.                                        

Paragraf 2
Kampung Purwahab Tonggo
Pasal 5
(1)   Wilayah Pemerintahan Kampung Purwahab Tonggo yang semula merupakan bagian dari Kampung Purwasak Distrik Fakfak Barat dengan jumlah penduduk  35 (tiga puluh lima) Kepala Keluargadan/atau 152 (seratus lima puluh dua) jiwa.
(2)   Batas wilayah Kampung Purwahab Tonggo sebagai berikut :
a.     Sebelah Utara  berbatasan dengan Kampung Werba;
b.     Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut; 
c.      Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Werba;
d.     Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Purwasak.

Paragraf 3
Kampung Pahger Nkindik
Pasal 6
(1)    Wilayah Pemerintahan Kampung Pahger Nkindik yang semula merupakan bagian dari Kampung Werba Distrik Fakfak Barat dengan jumlah penduduk  31 (tiga puluh satu) Kepala Keluarga dan/atau 129 (seratus dua puluh Sembilan) jiwa.
(2)    Batas wilayah Kampung Pahger Nkindik sebagai berikut :
a.  Sebelah Utara  berbatasan dengan Kampung  Kwuhkendak;
b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
c.   Sebelah Timur  berbatasan dengan Kampung Kiat;
d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sipatnanam.                                  

Paragraf 4
Kampung Kamandu Tetar
Pasal 7
(1)    Wilayah Pemerintahan Kampung Kamandu Tetar yang semula merupakan bagian dari Kampung Sipatnanam Distrik Fakfak Barat dengan jumlah penduduk  50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan/atau 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) jiwa.
(2)    Batas wilayah Kampung Kamandu Tetar sebagai berikut :
a.  Sebelah Utara  berbatasan dengan Kampung Sum;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
c.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sipatnanam;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tanisapata.                                     

Paragraf 5
Kampung Porum
Pasal 8
(1)    Wilayah Pemerintahan Kampung Porum yang semula merupakan bagian dari Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat dengan jumlah penduduk  65 (enam puluh lima) Kepala Keluarga dan/atau 170 (seratus tujuh puluh) jiwa.


(2)    Batas wilayah Kampung Porum sebagai berikut :
a. Sebelah Utara  berbatasan dengan Kampung Tetar;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
c. Sebelah Timur  berbatasan dengan Kampung Kiat;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Wurkendik.                                     

Paragraf 6
Kampung Sukuru Tuare
Pasal 9
(1)   Wilayah Pemerintahan Kampung Sukuru Tuare yang semula merupakan bagian dari Kampung Sekru Distrik Fakfak dengan jumlah penduduk 52 (lima puluh dua) Kepala Keluarga atau 139 (seratus tiga puluh Sembilan) jiwa.
(2)   Batas wilayah Kampung Sukuru Tuare sebagai berikut :
a.      Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Kramongmongga;
b.      Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
c.       Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sekru;
d.      Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kiat.                                    

Paragraf 7
Kampung Wambar Timur
Pasal 10
(1)   Wilayah Pemerintahan Kampung Wambar Timur yang semula merupakan bagian dari Kampung Wambar Distrik Fakfak Timur dengan jumlah penduduk 31 (tiga puluh satu) Kepala Keluarga atau 114 (seratus empat belas) jiwa.
(2)   Batas wilayah Kampung Wambar Timur sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Baham;
b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Waserat;
d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Wambar.                                     



Paragraf 8
Kampung Twootkindik
Pasal 11
(1)   Wilayah Pemerintahan Kampung Twootkindik yang semula merupakan bagian dari Kampung Werfra Distrik Teluk Patipi dengan jumlah penduduk 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan/atau 115 (seratus lima belas) jiwa.
(2)   Batas wilayah Kampung Twootkindik sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Rumbati;
b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Werfra;
d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tanehamur.                                     

Paragraf 9
Kampung Syena Salawir
Pasal 12
(1)    Wilayah Pemerintahan Kampung Syena Salawir yang semula merupakan bagian dari Kampung Wamosan Distrik Bomberay dengan jumlah penduduk 13 (tiga belas) Kepala Keluarga dan/atau 95 (Sembilan puluh lima) jiwa.
(2)    Batas wilayah Kampung Syena Salawir sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Teluk Bintuni ;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tomage;
c.  Sebelah Timur  berbatasan dengan Kampung Onar;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut.                                  

Paragraf 10
Kampung Sosar
Pasal 13
(1)    Wilayah Pemerintahan Kampung Sosar yang semula merupakan bagian dari Kampung Sekar Distrik Kokas dengan jumlah penduduk 74 (tujuh puluh empat) Kepala Keluarga dan/atau 171 (seratus tujuh puluh satu) jiwa.


(2)    Batas wilayah Kampung Sosar sebagai berikut :
a.  Sebelah Utara  berbatasan dengan Kampung Sekar;
b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mandoni;
c.   Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sekar;
d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Batufiafas.                                     

Paragraf 11
Kampung Pang Wadar
Pasal 14
(1)     Wilayah Pemerintahan Kampung Pang Wadar yang semula merupakan bagian dari Kampung Kampung Baru Distrik Kokas dengan jumlah penduduk 35 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga dan/atau 107 (seratus tujuh) jiwa.
(2)     Batas wilayah Kampung Pang Wadar sebagai berikut :
a.  Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Ugar;
b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Patimburak;
c.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Baru;
d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Teluk Patipi.                                     

Paragraf 12
Kampung Masina
Pasal 15
(1)     Wilayah Pemerintahan Kampung Masina yang semula merupakan bagian dari Kampung Sisir Distrik Kokas dengan jumlah penduduk 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Keluarga dan/atau 246 (seratus empat puluh enam) jiwa.
(2)     Batas wilayah Kampung Masina sebagai berikut :
a.   Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Ugar;
b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Patimburak;
c.   Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sisir;
d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Baru.                                      



Paragraf 13
Kampung Goras Selatan
Pasal 16
(1)      Wilayah Pemerintahan Kampung Goras Selatan yang semula merupakan bagian dari Kampung Goras Distrik Kokas dengan jumlah penduduk 52 (lima puluh dua) Kepala Keluarga dan/atau 182 (seratus delapan puluh dua) jiwa.
(2)      Batas wilayah Kampung Goras Selatan sebagai berikut :
a.  Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Otoweri;
b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mbaham Ndandara;
c.   Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wos;
d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Darembang.                                     

Paragraf 14
Kampung Kimina Kra
Pasal 17
(1)      Wilayah Pemerintahan Kampung Kimina Kra yang semula merupakan bagian dari Kampung Mandoni Distrik Kokas dengan jumlah penduduk 47 (empat puluh tujuh) Kepala Keluarga dan/atau 187 (seratus delapan puluh tujuh) jiwa.
(2)      Batas wilayah Kampung Kimina Kra sebagai berikut :
a.  Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Batufiafas;
b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mambunibuni;
c.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kria Waswas;
d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Patimburak.                                     

Paragraf 15
Kampung Sengkiti
Pasal 18
(1)       Wilayah Pemerintahan Kampung Sengkiti yang semula merupakan bagian dari Kampung Salakiti Distrik Teluk Patipi dengan jumlah penduduk 32 (tiga puluh dua) Kepala Keluarga dan/atau 115 (seratus lima belas) jiwa.


(2)       Batas wilayah Kampung Sengkiti sebagai berikut :
a.  Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tawar;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Sum;
c.  Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Salakiti.                                     

Paragraf 16
Kampung Krabelang
Pasal 19
(1)      Wilayah Pemerintahan Kampung Krabelang yang semula merupakan bagian dari Kampung Pirma Fakfak Tengah dengan jumlah penduduk 29 (dua puluh Sembilan) Kepala Keluarga dan/atau 110 (seratus sepuluh) jiwa.
(2)      Batas wilayah Kampung Krabelang sebagai berikut :
a.  Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Kramongmongga;
b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
c.   Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wayati Barat;
d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pirma;                                    

Paragraf 17
Kampung Hambrangkendik
Pasal 20
(1)       Wilayah Pemerintahan Kampung Hambrangkendik yang semula merupakan bagian dari Kampung Brongkendiki Distrik Fakfak Tengah, dengan jumlah penduduk 56 (lima puluh enam) Kepala Keluarga dan/atau 168 (seratus enam puluh delapan) jiwa,
(2)       Batas wilayah Kampung Hambrangkendik sebagai berikut :
a.   Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Kramongmongga;
b.   Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
c.   Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Air Besar;
d.   Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Raduria.                                



Paragraf 18
Kampung Unipokpok
Pasal 21
(3)       Wilayah Pemerintahan Kampung Unipokpok yang semula merupakan bagian dari Kampung Nemewikarya Distrik Fakfak Tengah, dengan jumlah penduduk 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan/atau 209 (dua ratus sembilan) jiwa,
(4)       Batas wilayah Kampung Unipokpok sebagai berikut :
a.    Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Kramongmongga;
b.   Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
c.    Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Raduria;
d.   Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Nemewikarya.                                

 Paragraf 19
Kampung Wammar
Pasal 22
(5)       Wilayah Pemerintahan Kampung Wammar yang semula merupakan bagian dari Kampung Mbima Jaya Distrik Bomberay, dengan jumlah penduduk 65 (enam puluh lima) Kepala Keluarga dan/atau 233 (dua ratus tiga puluh tiga) jiwa,
(6)       Batas wilayah Kampung Wammar sebagai berikut :
a.    Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tomage;
b.   Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mbima Jaya;
c.    Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wonodadi Mulya;
d.   Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Mbima Jaya.                                

Paragraf 20
Kampung Wasa Mulya
Pasal 23
(1)      Wilayah Pemerintahan Kampung Wasa Mulya yang semula merupakan bagian dari Kampung Warisa Mulya Distrik Bomberai dengan jumlah penduduk 47 (empat puluh tujuh) Kepala Keluarga dan/atau 146 (seratus empat puluh enam) jiwa.


(2)       Batas wilayah Kampung Wasa Mulya sebagai berikut :
a.   Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung  Wonodadi Mulya;
b.   Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Warisa Mulya;
c.    Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Aroba Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni;
d.   Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Onim Sari.                                    

Paragraf 21
Kampung Onim Jaya
Pasal 24
(1)       Wilayah Pemerintahan Kampung Onim Jaya yang semula merupakan bagian dari Kampung Onim Sari Distrik Bomberay, dengan jumlah penduduk 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan/atau 176 (seratus tujuh puluh enam) jiwa
(2)       Batas Wilayah Kampung Onim Jaya sebagai berikut :
a.   Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Onim Sari;
b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mekar Sari;
c.   Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Warisa Mulya;
d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pinang Agung.                                       

Paragraf 22
Kampung Wono Rejo
Pasal 25
(1)       Wilayah Pemerintahan Kampung Wono Rejo yang semula merupakan bagian dari Kampung Pinang Agung Distrik Bomberay dengan jumlah penduduk 33 (tiga puluh tiga) Kepala Keluarga dan/atau 117 (seratus tujuh belas) jiwa.
(2)       Batas Wilayah Kampung Wono Rejo sebagai berikut :
a.   Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mbima Jaya;
b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bumi Moro Indah;
c.   Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Pinang Agung;
d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tesha.                                    


Paragraf 23
Kampung Tentreda
Pasal 26
(1)       Wilayah Pemerintahan Kampung Tentreda yang semula merupakan bagian dari Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga dengan jumlah penduduk  25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dan/atau 100 (seratus) jiwa.
(2)       Batas Wilayah Kampung Tentreda sebagai berikut :
a.  Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kaburbur;
b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gewab;
c.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mamur;
d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Wargeb.                                    

Paragraf 24
Kampung Warpa
Pasal 27
(1)       Wilayah Pemerintahan Kampung Warpa yang semula merupakan bagian dari Kampung Kayuni Distrik Kramongmongga dengan jumlah penduduk 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dan/atau 108 (seratus delapan) jiwa.
(2)       Batas Wilayah Kampung Warpa sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Homorkokma;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Rangkendak;
c.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mananmur;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kayuni.      
                               
Paragraf 25
Kampung Mbaham Ma Youn
Pasal 28
(3)       Wilayah Pemerintahan Kampung Mbaham Ma Youn yang semula merupakan bagian dari Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga dengan jumlah penduduk 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan/atau 115 (seratus lima belas) jiwa.


(4)       Batas wilayah Kampung Mbaham Ma Youn sebagai berikut :
a.  Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mamur;
b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kramongmongga;
c.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kaburbur;
d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gewab.    
                                
Pasal 29
(1)       Batas dan luas Wilayah Pemeritahan kampung-kampung  yang  baru  berdasarkan  Peraturan Daerah ini, akan ditata dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan survey tata batas oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
(2)       Peta tata letak kampung induk dan kampung pemekaran  dalam wilayah pemerintahan distrik di Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB  III
PEMBIAYAAN
Pasal 30
Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan kampung-kampung baru di distrik berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan pemerintahan kampung pada kampung-kampung pemekaran dalam distrik di Daerah telah efektif berlangsung setelah secara bertahap semua fasilitas sarana dan prasarana maupun personil yang diperlukan disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal  32
Penetapan Kampung/Kelurahan dan Pengesahan Pembentukan serta Perubahan Nama Kampung/Kelurahan dalam Distrik di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB  V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal  33
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal  34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 3 April 2012

BUPATI FAKFAK,


MOHAMMAD USWANAS
Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 3 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,



Drs. HUSEIN THOFER
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600222 198510 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2012 NOMOR 03

0 komentar:

Posting Komentar

 
Toggle Footer