DPC Partai Demokrat Kabupaten Fakfak-Papua Barat

Breaking News
Loading...
Senin, 06 Maret 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 4 TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  FAKFAK
NOMOR  4  TAHUN  2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DISTRIK PARIWARI, WARTUTIN,
FAKFAK TIMUR TENGAH, ARGUNI, MBAHAMDANDARA, KAYAUNI, FURWAGI DAN TOMAGE

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA

BUPATI FAKFAK,
Menimbang  :  a.  bahwa  wilayah Kabupaten  Fakfak cukup luas ± 14.320 Km², saat ini memiliki 9 (sembilan) wilayah pemerintahan distrik dan 119 kampung induk serta 7 (tujuh) kelurahan mengalami pertumbuhan yang cukup baik disebabkan kemajuan   pembangunan,  namun   kondisi   geografis  yang  cukup  berat  dan  terbatasnya  sarana  dan prasarana transportasi, komunikasi menghambat kelancaran pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
                       b. bahwa kesadaran politik, ekonomi dan tuntutan pembangunan saat ini menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memperluas pemekaran dan pembentukan kampung yang baru dalam wilayah pemerintahan distrik dan berdampak pula pada pemekaran distrik di Kabupaten Fakfak;
                         c. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang berkesinambungan, layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lancar dan efektif menjangkau keterisolasian daerah, maka dipandang perlu membentuk distrik baru;




                        d.  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas dan sebagai pelaksanaan  ketentuan Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Distrik Pariwari, Wartutin, Fakfak Timur Tengah, Arguni, Mbahamdandara, Kayauni, Furwagi dan Tomage;

Mengingat    :  1.  Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
                        2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
                        3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);





                        4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
                        5.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pembentukan Lima Puluh Tiga Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fakfak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai Dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 97);
                        6.  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
                        7.  Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
                        8.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503);
                        9.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
                      10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
                      11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
                      12. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Distrik Fakfak Tengah, Distrik  Karas, Distrik Bomberay, Distrik Kramongmongga dan Distrik Teluk Patipi (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2004 Nomor 2 Seri E);
                      13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 21 Tahun  2008 tentang Penetapan Kampung/Kelurahan dan Pengesahan Pembentukan serta Perubahan Nama Kampung/Kelurahan Dalam Distrik se- Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 29);
                    
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK
Dan
BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DISTRIK PARIWARI, WARTUTIN, FAKFAK TIMUR TENGAH, ARGUNI, MBAHAMDANDARA, KAYAUNI, FURWAGI DAN TOMAGE.

BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.   Daerah adalah Kabupaten Fakfak.


2.   Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemeintahan daerah.
3.   Bupati adalah Bupati Fakfak.
4.   Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah  Kabupaten Fakfak.
5.   Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Fakfak dalam wilayah kerja Distrik dibawah Kepala Distrik yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
6.   Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Distrik dalam wilayah Kabupaten Fakfak.
7.   Pembentukan distrik adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai distrik di wilayah Kabupaten Fakfak.

BAB  II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH PEMERINTAHAN
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 8 (delapan) distrik baru dalam Daerah dengan nama atau sebutan sebagai berikut :
1.     Distrik Pariwari;
2.     Distrik  Wartutin;
3.     Distrik  Fakfak Timur Tengah;
4.     Distrik  Arguni;
5.     Distrik  Mbahamdandara;
6.     Distrik Kayauni;
7.     Distrik Furwagi;
8.     Distrik Tomage.



Bagian Kedua
Wilayah Pemerintahan
Pasal 3
Batas wilayah pemerintahan distrik yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, akan ditata dan ditetapkan oleh bupati setelah dilakukan survey tapal batas.

Paragraf 1
Distrik Pariwari
Pasal 4
(1)   Distrik  Pariwari memiliki wilayah pemerintahan, meliputi:
a.    Kelurahan Wagom;
b.   Kelurahan Wagom Utara;
c.    Kelurahan Dulanpokpok;
d.   Kampung  Tanama;
e.    Kampung  Kapaurtutin;
f.     Kampung  Sekban;
g.    Kampung Torea;
h.   Kampung Sekru;
i.     Kampung Sukuru Tuare.
(2)   Pusat Pemerintahan Distrik Pariwari berkedudukan di Kelurahan Dulanpokpok.
(3)   Wilayah Pemerintahan Distrik Pariwari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Fakfak.

Pasal 5
Dengan terbentuknya Distrik Pariwari, maka wilayah Pemerintahan Distrik Fakfak  dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1).

Paragraf 2
Distrik Wartutin
Pasal 6
(1)   Distrik  Wartutin memiliki wilayah pemerintahan, meliputi:
a.    Kampung Werpigan;
b.   Kampung Werabuan;


c.    Kampung Wartutin;
d.   Kampung Siboru;
e.    Kampung Sipatnanam;
f.     Kampung Kamandur Tetar.
(2)   Pusat Pemerintahan Distrik Wartutin berkedudukan di Kampung Wartutin.
(3)   Wilayah Pemerintahan Distrik Wartutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Fakfak Barat.

Pasal 7
Dengan terbentuknya Distrik Wartutin, maka wilayah Pemerintahan Distrik Fakfak Barat  dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1).

Paragraf 3
Distrik Fakfak Timur Tengah
Pasal 8
(1)   Distrik  Fakfak Timur Tengah memiliki wilayah pemerintahan, meliputi:
a.        Kampung Waserat;
b.        Kampung Wambar;
c.         Kampung Kotam;
d.        Kampung Kwama;
e.         Kampung Kalamanuk;
f.          Kampung Wayati Timur;
g.        Kampung Wayati;
h.        Kampung Wayati Barat;
i.          Kampung Krabelang;
j.          Kampung Wambar Timur.
(2)   Pusat Pemerintahan Distrik Fakfak Timur Tengah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kampung Krabelang.
(3)   Wilayah pemerintahan Distrik Fakfak Timur Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Fakfak Timur dan Distrik Fakfak Tengah.




Pasal 9
Dengan terbentuknya Distrik Fakfak Timur Tengah, maka wilayah Pemerintahan Distrik Fakfak Timur dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1).

Paragraf 4
Distrik Arguni
Pasal 10
(1)      Distrik  Arguni memiliki wilayah pemerintahan meliputi:
a.     Kampung Andamata;
b.     Kampung Taver;
c.     Kampung  Arguni;
d.     Kampung Fior;
e.     Kampung Furir.
(2)      Pusat Pemerintahan Distrik Arguni  berkedudukan di Kampung Fior.
(3)      Wilayah Pemerintahan Distrik Arguni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kokas.

Paragraf 5
Distrik  Mbahamdandara
Pasal 11
(1)      Distrik  Mbahamdandara memiliki wilayah pemerintahan meliputi:
a.     Kampung Darembang;
b.     Kampung Goras;
c.     Kampung Mitimber;
d.     Kampung Waremu;
e.     Kampung Wos;
f.      Kampung Mbahamdandara;
g.     Kampung Goras Selatan.
(2)      Pusat Pemerintahan Distrik Mbahamdandara berkedudukan di Kampung Goras.
(3)      Wilayah pemerintahan Distrik Mbahamdandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kokas.



Pasal 12
Dengan terbentuknya Distrik Arguni dan Distrik Mbahamdandara, maka wilayah Pemerintahan Distrik Kokas dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).

Paragraf 6
Distrik Kayauni
Pasal 13
(1)      Distrik  Kayauni  memiliki wilayah pemerintahan meliputi:
a.     Kampung Kaburbur;
b.     Kampung Ubadari;
c.     Kampung Homorkokma;
d.     Kampung Pattukar;
e.     Kampung Kayuni;
f.      Kampung Kwagas;
g.     Kampung Rangkendak;
h.    Kampung Mananmur;
i.          Kampung Warpa.
(2)      Pusat Pemerintahan Distrik Kayauni berkedudukan di Kampung Kayuni.
(3)      Wilayah pemerintahan Distrik Kayauni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kramongmongga.

Pasal 14
Dengan terbentuknya Distrik Kayuni, maka wilayah Pemerintahan Distrik Kramongmongga dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Paragraf 7
Distrik Furwagi
Pasal 15
(1)      Distrik  Furwagi  memiliki wilayah pemerintahan meliputi:
a.     Kampung Salakiti;
b.     Kampung Tawar;
c.     Kampung Gar;
d.     Kampung Rumbati;
e.     Kampung Werfra;
f.      Kampung Tanehamur;
g.     Kampung Sengkiti;
h.    Kampung Twootkindik.
(2)      Pusat Pemerintahan Distrik  Furwagi sebagaimana  dimaksud pada ayat   (1), berkedudukan di Kampung Rumbati.
(3)      Wilayah pemerintahan Distrik Furwagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Teluk Patipi.

Pasal 16
Dengan terbentuknya Distrik Furwagi, maka wilayah Pemerintahan Distrik Teluk Patipi dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Paragraf 8
Distrik Tomage
Pasal 17
(1)      Distrik  Tomage  memiliki wilayah pemerintahan meliputi:
a.        Kampung Mbima Jaya;
b.        Kampung Warisa Mulya;
c.         Kampung Wonodadi Mulya;
d.        Kampung  Tomage;
e.         Kampung Otoweri;
f.          Kampung Wamosan;
g.        Kampung Sarawier;
h.        Kampung Wasa Mulya;
i.                Kampung Wammar.
(2)      Pusat Pemerintahan Distrik Tomage berkedudukan di Kampung Tomage.
(3)      Wilayah pemerintahan Distrik Tomage sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Bomberay.

Pasal 18
Dengan terbentuknya Distrik Tomage, maka Wilayah Pemerintahan Distrik Bomberay dikurangi wilayah pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 ayat (1).  


Pasal 19
(1)       Batas dan luas wilayah pemeritahan distrik  yang  baru  berdasarkan  Peraturan Daerah ini, akan ditata dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan survey tata batas oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
(2)       Peta tata letak distrik induk, distrik pemekaran dan peta Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB  III
PEMBIAYAAN
Pasal 20
Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Distrik Pariwari, Wartutin, Fakfak Timur Tengah, Arguni, Mbahamdandara, Kayauni, Furwagi dan Tomage berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
(1)      Operasional penyelenggaraan pemerintahan Distrik Pariwari, Wartutin,  Fakfak Timur Tengah, Arguni, Mbahamdandara, Kayauni, Furwagi dan Tomage paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan skala prioritas serta kesiapan sarana dan prasarana penunjang serta personil yang dibutuhkan.
(2)      Operasional distrik dimaksud ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.







BAB  V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.
                                                                   
Ditetapkan  di Fakfak                                                              pada tanggal 3 April 2012

BUPATI  FAKFAK,



MOHAMMAD USWANAS
Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 3 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,



Drs. HUSEIN THOFER
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600222 198510 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2012 NOMOR 04


0 komentar:

Posting Komentar

 
Toggle Footer